Perbaikan Data untuk Penanggulangan Kemiskinan Kukar
Plt Kepala
Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna yang turut hadir dalam acara rapat koordinasi di
aula Kantor Bupati Kukar.
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,
KUKAR-
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar bersama Badan Pusat
Statistik (BPS) Kukar fokus tangani data kemiskinan Kukar.
Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna
mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo terkait dengan
strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, maka Bappenas dan BPS
diarahkan untuk mengawal proses validasi data melalui Registrasi Sosial Ekonomi
(Regsosek) yang dilakukan pada 2022 lalu oleh BPS.
"Jadi permasalahan utama terkait dengan
penanggulangan kemiskinan yaitu, terkait dengan validasi data, dan program
program yang sudah digelontorkan tidak tepat sasaran," kata Vanesa Vilna
kepada Poskotakaltimnews, usai Rakor optimalisasi peran Ketua RT, Kades, Lurah
dan Camat, di Pemkab Kukar, Selasa (11/4/2023).
Sementara terkait dengan hasil pendataan
melalui regsosek di Kukar ada 4 kategori yaitu, sangat miskin, miskin, rentan
miskin dan tidak miskin. Data tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat
kesejahteraan penduduk, maka dari itu hal ini harus diperbaiki sehingga tepat
sasaran.
"Jadi intinya regsosek ini proses
validasi data untuk tingkat kesejahteraan penduduk, dan itu akan menjdi referensi
untuk penerima bantuan program, terutamanya program penanggulangan
kemiskinan," ungkapnya.
Sementara Pemkab Kukar melalui Bappeda
terkait dengan pengentasan kemiskinan, telah menyiapkan program program melalui
aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK).
Menurutnya, semua pihak saling bersinergi
mulai dari tingkat RT, Kelurahan/Desa, hingga Kecamatan. Tentunya peran mereka
sangat penting terkait dengan penanggulangan kemisminan, sebab mereka yang
mengetahui kondisi warganya di wilayahnya masing masing.
"Jadi kuncinya itu ada di RT, ini sangat
penting untuk mengetahui warganya dan masuk pada kategori apa saja. Harapannya
Ketua RT hadir untuk memastikan proses validasi masyarakat, sehingga data yang
dihasilkan itu valid sesuai kondisi apa adanya," pungkasnya.(riz/adv)